Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik

Kebijakan autonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap hubungan Pemerintah Daerah (eksekutif) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa di antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2002; Halim & Abdullah, 2006). Perubahan ini juga berimplikasi pada kian besarnya peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk penganggaran daerah.

Wakil Rakyat yang Jauh dari Rakyat

Pasca-Orde Baru sudah dua kali Indonesia menyelenggarakan pemilu. Tiap kali pemilu usai, wajah lama di Gedung MPR/DPR digantikan wajah baru. Pergantian itu selalu disertai harapan baru, kehidupan lebih baik.

Sayangnya, harapan memang tak bisa dengan mudah menjadi kenyataan. Setidaknya itulah yang dirasakan Kamto, pedagang nasi goreng asal Kebumen, Jawa Tengah. “Siapa pun yang kepilih sepertinya kok sama saja. Dari dulu ya gini-gini aja. Malah sekarang ekonomi tambah sulit, apa-apa jadi mahal,” ujarnya, Kamis (20/12) di Jakarta.

Sejak tahun 1994 ia berjualan di kompleks Gedung MPR/DPR. Ia adalah saksi ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung itu menuntut Presiden Soeharto turun. Ia ada di sana ketika para presiden baru dilantik. Ia juga ada di sana ketika berbagai kebijakan yang menyangkut nasib negeri ini diputuskan.